Catatan Dewan atas Perda RPJMD dan PBB-P2

DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah menyetujui Raperda terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 serta Raperda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Rapat Paripurna, Senin (25/3/2013).

Hanya saja, Pansus DPRD Batola melalui perwakilannya, M Suriani, memberikan beberapa catatan dari pembahasan Pansus terhadap 2 Raperda untuk menjadi perhatian pihak eksekutif dalam pelaksanaan nantinya.

Untuk Raperda PBB-P2, pansus minta agar dalam menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak kena pajak agar tulok ukurnya berdasarkan tingkat ekonomi masyarakat agar tidak membebani masyarakat yang menjadi objek pajak.

Selain itu, pada tahun 2013 pemda diminta menurunkan tim survey ke lapangan melakukan pendataan ulang objek pajak se-Batola serta melakukan penyempurnaan dalam data SIG supaya data yang termuat dalam data base benar-benar akurat.

Selanjutnya, pansus juga menyarankan peraturan bupati yang mengatur masalah PBB-P2 nantinya agar dibuat lebih sederhana dan mudah untuk dipahami seperti prosedur pendaftaran objek pajak, prosedur penetapan, prosedur penilaian, dan prosedur mengenai pembayaran, s, penagihan dan pengaduan keberatan terhadap PBB dan lainnya.

Sementara terhadap Raperda RPJMD, Suriani mengatakan, pembangunan jangka menengah daerah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada RPJMD yang ada.

Selain itu, katanya, pemda wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Selanjutnya, dalam penetapan sasaran dan program prioritas pembangunan perlu diselaraskan dengan program provinsi.

Pansus DPRD Batola juga memberi catatan dalam penerapan Perda RPJMD selain target tiap misi RPJMD sesuai arahan Permendagri No 54 Tahun 2010, perlu dicantumkan target capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

            Di samping itu, Pemkab Batola disarankan agar nantinya wajib mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batola Tahun 2012-2017 dengan mengarahkan semua potensi dan sumber daya daerah serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah. Humpro Batola/YdM

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

0 Komentar





Validasi

Kuku Bima Energi

Amplang Mia Lestari

 

Web Statistik

Total Kunjungan : 455263
Kunjungan Hari Ini : 345
Online User : 4
Last Update : 20-09-2014

kirim kabar ke : [email protected]

 Seminar Terheboh Andrie Wongso 2014

 

 

 

[Get This]